KEJAKSAN – Dugaan adanya aliran dana dari direksi PDAM ke Komisi B DPRD, memasuki babak baru. Isu miring yang menerpa institusi wakil rakyat itu resmi dilaporkan aktivis Jaringan Masyarakat Sipil (Jams), Muhamad Rafi SE, Senin (19/7). Laporan yang juga melampirkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, langsung diterima Ketua DPRD, Drs H Nasrudin Azis SH dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Soenarko Kasidin.
“Saya menepati janji untuk membuat laporan. Masalah ini perlu mendapatkan penyelidikan, dan bila terbukti pelakunya harus ditindak. Ini adalah bentuk pelajaran bagi anggota dewan untuk berkinerja,” ujar Rafi sesaat setelah menyerahkan berkas laporan.
Rafi mengaku kecewa dengan proses penanganan sejumlah masalah oleh DPRD yang selalu berakhir bias. Dorongan tersebut yang melatarbelakangi dirinya membuat laporan agar dugaan aliran dana dari direksi PDAM ke komisi B bisa diusut tuntas, dan oknum DPRD yang menerima dana mendapatkan sanksi. “Selama ini penanganannya selalu bias, saya membuat laporan agar masalah ini diusut tuntas,” ucap dia.
Rafi berharap, persoalan tersebut bisa memasuki tahapan penyelidikan oleh BK. Seperti yang dijanjikan Anggota BK, Agus Talik yang mengatakan akan melakukan penyelidikan bila ada pelapor. “Sekarang sudah ada pelapor, silakan ditindaklanjuti,” katanya.
Dia juga berharap agar BK serius dalam menyelidiki persoalan tersebut. Apalagi, setelah sempat dihembuskan opini bahwa kartu anggaran PDAM yang menjadi buah bibir di media massa disebut tidak benar. Padahal, kartu anggaran itu adalah asli dari internal PDAM, termasuk lampiran anggaran representasi direksi. “Saya lampirkan semuanya, kartu anggaran, anggaran representasi direksi dan hasil audit BPK,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua BK, Soenarko Kasidin, menjanjikan bakal segera membahas dokumen-dokumen laporan yang disampaikan masyarakat. “Dibahas dulu di internal BK,” ucapnya.
http://radarcirebon.com/2010/07/20/jams-lapor-bk-janji-menindaklanjuti/
“Saya menepati janji untuk membuat laporan. Masalah ini perlu mendapatkan penyelidikan, dan bila terbukti pelakunya harus ditindak. Ini adalah bentuk pelajaran bagi anggota dewan untuk berkinerja,” ujar Rafi sesaat setelah menyerahkan berkas laporan.
Rafi mengaku kecewa dengan proses penanganan sejumlah masalah oleh DPRD yang selalu berakhir bias. Dorongan tersebut yang melatarbelakangi dirinya membuat laporan agar dugaan aliran dana dari direksi PDAM ke komisi B bisa diusut tuntas, dan oknum DPRD yang menerima dana mendapatkan sanksi. “Selama ini penanganannya selalu bias, saya membuat laporan agar masalah ini diusut tuntas,” ucap dia.
Rafi berharap, persoalan tersebut bisa memasuki tahapan penyelidikan oleh BK. Seperti yang dijanjikan Anggota BK, Agus Talik yang mengatakan akan melakukan penyelidikan bila ada pelapor. “Sekarang sudah ada pelapor, silakan ditindaklanjuti,” katanya.
Dia juga berharap agar BK serius dalam menyelidiki persoalan tersebut. Apalagi, setelah sempat dihembuskan opini bahwa kartu anggaran PDAM yang menjadi buah bibir di media massa disebut tidak benar. Padahal, kartu anggaran itu adalah asli dari internal PDAM, termasuk lampiran anggaran representasi direksi. “Saya lampirkan semuanya, kartu anggaran, anggaran representasi direksi dan hasil audit BPK,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua BK, Soenarko Kasidin, menjanjikan bakal segera membahas dokumen-dokumen laporan yang disampaikan masyarakat. “Dibahas dulu di internal BK,” ucapnya.
http://radarcirebon.com/2010/07/20/jams-lapor-bk-janji-menindaklanjuti/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar