Pelantikan Sultan Kasepuhan

“Dilema Pembangunan Politik”

oleh: Bambang Wibiono

Seiring dengan berkembangnya jaman dan terjadinya dikotomi antara Negara dunia pertama dan Negara dunia ketiga atau Negara berkembang, pembangunan merupakan suatu hal yang menaraik untuk dikaji. Pembangunan khususnya pembangunan politik seolah suatu hal yang mutlak bagi Negara dunia ketiga. Begitu banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam kajian pembangunan politik.

Perubahan diartikan sebagai berubahnya suatu keadaan social yang ada tanpa melihat baik atau buruknya keadaan. Yang terpenting adalah adanya perbedaan keadaan antara keadaan yang lalu dengan keadaan sekarang. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai usaha perubahan yang memiliki tujuan yang sistematis untuk dapat dicapai.

Untuk dapat memahami pembangunan politik, sedikitnya ada tiga perspektif yang dapat digunakan. Pertama, perspektif deterministik atau evolusioner yang melihat pembangunan politik berdasarkan fakta sejarah dari masyarakat dan berusaha mencapai masa depan berdasarkan konsekuensi logis dari proses perubahan yang ada. Pandangan ini didukung oleh pemikiran Marx yang melihat sejarah manusia sebagai sejarah pertentangan kelas antara kelas pemilik modal dan kelas proletar. Dalam pandangan Marx, pembangunan politik adalah sebuah proses historis yang harus menghasilkan pemerintahan proletariat.

Kedua, teori normativ atau preskriptif yang lebih memfokuskan pada tujuan akhir yang harus dicapai sesuai dengan apa yang dipikirkan. Menurut pandangan ini ada empat ukuran untuk dapat menilai pembangunan politik, yaitu efisiensi, persamaan, demokrasi, dan keamanan.

Pendekatan yang ketiga adalah teori deskriptif atau analitis. Pendekatan ini lebih memusatkan pada pendeskripsian dan menganalisis perbedaan politik yang saat ini ada antara Negara dunia pertama dan Negara dunia ketiga. Pendekatan ini berupaya menganalisis mengapa perbedaan keadaan politik antara Negara dunia pertama dan dunia ketiga bias terjadi sangat mencolok.

Ada lima faktor yang dapat digunakan untuk dapat melihat sejauh mana keberhasilan sebuah rejim politik untuk mengendalikan dan memobilisasi rakyatnya agar dapat mencapai tujuan dari pembangunan politik. Faktor itu adalah 1. faktor nilai dan kecakapan elite dominan, 2. kapasitas institusional dari rejim untuk mengendalikan dan memobilisasi sumber daya manusia dan materialnya, 3. nilai sikap, perilaku, dan cirri cultural lainnya dari masyarakat, 4. lingkungan regional dan internasional.

Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi

Saat ini paradigma pembangunan politik mengacu pada sebuah pembangunan ekonomi atau modernisasi. Berdasarkan pendekatan deskriptif analitis, menganggap bahwa perbedaan antara Negara dunia pertama atau Negara maju dengan Negara dunia ketiga atau Negara berkembang dalam hal pembangunan politik adalah dikarenakan Negara maju lebih stabil, tingkat kemakmuran yang tinggi dan merata, sehingga dapat dengan mudah dalam hal pembangunan politik.

Modernisasi dan globalisasi merupakan isu yang sedang beredar saat ini. Para penganut paham modernisasi menyatakan bahwa untuk dapat mencapai kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara dunia ketiga adalah dengan cara modernisasi dan mau membuka diri terhadap dunia luar secara bebas. Isu ini seolah menjadi senjata bagi Negara maju untuk melakukan ekspansi kepada Negara berkembang dan Negara miskin, baik itu ekspansi sumberdaya maupun ekspansi ideologi.

Menurut Mansour Fakih (2006), teori pembangunan dan globalisasi yang begitu diagung-agungkan oleh negara maju telah gagal dalam mewujudkan tujuannya bagi negara di Asia. Negara NIC (Newly Industrial Countries) yang menjadi percontohan telah hancur dan tidak bisa bertahan diterpa oleh badai krisis multidimensi yang melanda dunia. Revolusipun bukan suatu langkah yang tepat dalam pembangunan politik. Karena menurut Irma Adelman (dalam Fakih, 2006: 66), 40-60 % penduduk di negara miskin menjadi semakin buruk. Yang diperlukan adalah human resource development untuk mencapai pertumbuhan dengan pemerataan. Dengan pembangunan sumberdaya manusia diharapkan akan dapat menumbuhkan kesadaran dan daya kritis masyarakat terhadap proses pembangunan politik.

Demokrasi menjadi ideologi yang ‘wajib’ bagi negara berkembang. Demokrasi yang dikembangkan adalah dengan demokrasi yang membuka peluang segala kebebasan. Pembangunan politikpun diarahkan pada penerapan demokrasi ala barat. Padahal demokrasi belum tentu relevan bagi sebagian negara dikarenakan kondisi masyarakat yang belum memungkinkan.

Dalam semua upaya pembaruan politik, pertanyaan mengenai siapa subyek atau pelaku politik muncul dengan sendirinya. Neoliberalisme melancarkan kritik mengenai peran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut Giddens, keberadaan pemerintah sebagai elit adalah untuk menyediakan sarana perwakilann kepentingan yang beragam, menciptakan forum untuk rekonsiliasi kepentingan, menciptakan dan melindungi ruang publik untuk mengntrol segala kebijakan pemerintah, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatur pasar untuk publik, menjaga keamanan, mengembangkan sumber daya manusia, menopang sistem hukum (2000: 54).

Dengan pencapaian ini akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi dan para pemimpinnya. Dan dengan demikian akan dapat memperbesar dukungan dan kedudukan pemerintah semakin legitimate. Sehingga pemerintah dapat dengan mudah dalam melaksanakan pembangunan baik sosial, politik, maupun ekonomi.

Bagaimanapun pendekatan yang ada dan telah diungkap oleh Monte Palmer ini masih banyak kelemahan. Dari semua pendekatan dari mulai deterministik sampai deskriptif analitis terdapat kelemahan. Pendekatan deskriptif analitis yang digunakan oleh penulis hanya terpaku pada fenomena saat ini dan tidak berusaha melihat tujuan akhir dari proses pembangunan. Pendekatan ini tidak mempedulikan keadaan masyarakat yang menderita dan tertindas. Pada intinya semua teori hanya bersifat penggambaran tanpa ada tindakan praksis. Seperti yang dikatakan Marx berdasarkan pandangan Hegel bahwa kebanyakan para filsuf hanyalah menafsirkan dunia, namun tidak pernah bertindak. Segala sesuatu tidak akan pernah tercapai jika tanpa disertai tindakan konkrit. Begitu juga dengan sebuah pembangunan politik yang tidak akan berjalan tanpa ada usaha untuk merubahnya.

Pustaka

Fakih, Mansour. 2006, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Cetakan ke-IV, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Giddens, Anthony. 2000, The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.